Desa Antikorupsi Desa Batuan
Komitmen Desa Batuan dalam Pemberantasan Korupsi
Desa Batuan berkomitmen penuh untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang adil, transparan, dan akuntabel. Melalui 5 komponen indikator KPK RI, Pemerintah Desa Batuan bersama seluruh elemen masyarakat berusaha menanamkan nilai-nilai integritas serta keterbukaan dalam setiap aspek pembangunan dan pelayanan desa.
9 Nilai Integritas Antikorupsi
Jujur
Peduli
Mandiri
Disiplin
Tanggung Jawab
Kerja Keras
Sederhana
Berani
Adil
5 KOMPONEN DESA ANTIKORUPSI
Klik pada komponen di bawah ini untuk melihat indikator penilaian resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
1.1
Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDES
1.1.1
Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
Lihat File
1.1.2
Peraturan Perbekel Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
Lihat File
1.2
Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
1.2.1
Peraturan Perbekel Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa
Lihat File
1.2.2
Peraturan Perbekel Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lihat File
1.3
Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.
1.3.1
Peraturan Perbekel Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pencegahan, pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Batuan
Lihat File
1.4
Perhitungan Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
1.5
Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.
1.5.1
Peraturan Perbekel Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Batuan
Lihat File
1.5.2
Pakta Integritas
Lihat File
2.1
Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
2.1.1
Peraturan Perbekel Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desaa
Lihat File
2.2
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah.
2.3
Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi.
2.3.1
Surat Keterangan Polres Gianyar
Lihat File
2.3.2
Surat Pernyataan oleh Kepala Desa
Lihat File
2.3.3
Surat Pernyataan Tidak Terlibat Tipikor
Lihat File
3.1
Layanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3.1.1
Peraturan Perbekel nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelayanan, Penanganan, Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Desa Batuan
Lihat File
3.2
Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa.
3.3
Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.
3.4
Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat.
3.5
Adanya Maklumat Pelayanan.
4.1
Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa.
4.2
Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.
4.3
Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
5.1
Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
5.2
Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
5.2.1
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Lihat File