Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Keberadaan BPD menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam menyampaikan aspirasi, saran maupun masukan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Batuan, BPD diharapkan dapat menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang senantiasa mengedepankan kepentingan bersama, memperkuat partisipasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
2. Fungsi BPD
Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 BPD mempunyai tiga fungsi utama yaitu.
- Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya, BPD bersama Pemerintah Desa melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan yang diperlukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas menampung, menggali, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Aspirasi tersebut dapat berupa saran, pendapat, usulan maupun masukan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa
BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
3. Dasar Hukum BPD
Pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan fungsi BPD, termasuk pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, kewenangan, kelembagaan serta hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa.
4. Hak BPD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD serta anggota BPD memiliki hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
a. Hak BPD sebagai Lembaga BPD berhak.
- Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
b. Hak anggota BPD
Setiap anggota BPD berhak.
- Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- Mengajukan pertanyaan.
- Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- Memilih dan dipilih.
- Mendapatkan tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa dengan besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
- Mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan pemerintah.
5. Kewajiban BPD
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota BPD berkewajiban.
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.
- Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
- Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Wewenang BPD
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa BPD memiliki kewenangan sebagai berikut.
- Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa.
- Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Melaksanakan konsultasi dengan masyarakat desa dan lembaga desa lainnya sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penutup
Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui fungsi, hak, kewajiban dan kewenangannya, BPD diharapkan mampu menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang aspiratif, demokratis, dan bertanggung jawab. Sinergitas antara BPD, Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batuan yang transparan, partisipatif, akuntabel serta berorientasi pada kepentingan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Layanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat
Sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batuan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, pendapat maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui formulir yang telah disediakan secara daring dengan mengisi informasi dan menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian atau usulan bagi kemajuan Desa Batuan. Setiap aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Silakan isi formulir penyampaian aspirasi masyarakat melalui tautan berikut:





