Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

struktur bpd.png 8.38 MB
1. Penjelasan Umum

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Keberadaan BPD menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam menyampaikan aspirasi, saran maupun masukan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Batuan, BPD diharapkan dapat menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang senantiasa mengedepankan kepentingan bersama, memperkuat partisipasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

2. Fungsi BPD

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 BPD mempunyai tiga fungsi utama yaitu.

  • Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya, BPD bersama Pemerintah Desa melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan yang diperlukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

  • Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas menampung, menggali, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Aspirasi tersebut dapat berupa saran, pendapat, usulan maupun masukan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

  • Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa 

BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

3. Dasar Hukum BPD

Pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain.

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan fungsi BPD, termasuk pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, kewenangan, kelembagaan serta hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa.

4. Hak BPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD serta anggota BPD memiliki hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Hak BPD sebagai Lembaga BPD berhak.

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Hak anggota BPD

Setiap anggota BPD berhak.

  1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
  2. Mengajukan pertanyaan.
  3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
  4. Memilih dan dipilih.
  5. Mendapatkan tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa dengan besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.
  6. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
  7. Mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan pemerintah.

5. Kewajiban BPD

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota BPD berkewajiban.

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.
  4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
  5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
  6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Wewenang BPD

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa BPD memiliki kewenangan sebagai berikut.

  1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
  2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
  3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa.
  5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.
  6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  7. Melaksanakan konsultasi dengan masyarakat desa dan lembaga desa lainnya sesuai kebutuhan.
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutup

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui fungsi, hak, kewajiban dan kewenangannya, BPD diharapkan mampu menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang aspiratif, demokratis, dan bertanggung jawab. Sinergitas antara BPD, Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batuan yang transparan, partisipatif, akuntabel serta berorientasi pada kepentingan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Layanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat

Sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batuan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, pendapat maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui formulir yang telah disediakan secara daring dengan mengisi informasi dan menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian atau usulan bagi kemajuan Desa Batuan. Setiap aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Silakan isi formulir penyampaian aspirasi masyarakat melalui tautan berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3p5K38DSIdiu0KLa9qX57LyN_sEAx4b00If7vVB_GyFw8IQ/viewform?usp=header 

Galeri Kegiatan

Transparansi Anggaran Desa

Informasi anggaran desa ditampilkan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami.

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.363.619.546 Rp 4.988.269.763
87.48%
Belanja
Rp 3.985.989.864 Rp 5.489.368.392
72.61%
Pembiayaan
Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
100%

APBDes 2026 Pendapatan

PAD (Pendapatan Asli Desa)
Rp 37.039.063 Rp 37.039.063
100%
ADD (Alokasi Dana Desa)
Rp 992.486.400 Rp 1.225.129.000
81.01%
Dana Desa
Rp 373.456.000 Rp 373.456.000
100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 2.715.003.701 Rp 2.880.543.000
94.25%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0 Rp 200.000.000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 215.100.000 Rp 241.800.000
88.96%
PLL Pendapatan Lain - lain
Rp 30.534.382 Rp 30.302.700
100.76%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 1.738.283.130 Rp 2.194.201.083
79.22%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.135.030.187 Rp 1.787.738.436
63.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.060.150.876 Rp 1.386.918.873
76.44%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 40.525.671 Rp 100.510.000
40.32%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
Rp 12.000.000 Rp 20.000.000
60%

Situs Terkait

Layanan dan informasi instansi pemerintah lainnya.

Hotline Desa