Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

STRUKTUR LPM.png 3.62 MB

1. Penjelasan Umum

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

LPM memiliki peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta menggerakkan semangat swadaya dan gotong royong. Keberadaan LPM diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Di Desa Batuan, LPM diharapkan berperan aktif dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi serta kebutuhan wilayah desa.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi LPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  4. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  5. Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pembentukan dan kepengurusan LPM Desa Batuan.

3. Tujuan

Keberadaan LPM Desa Batuan bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
  3. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa.
  4. Mengembangkan semangat swadaya, kebersamaan, dan gotong royong.
  5. Mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
  6. Mendukung terwujudnya pembangunan desa yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Tugas dan Fungsi

A. Tugas LPM

Dalam menjalankan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa, LPM memiliki tugas:

  1. Membantu Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa.
  2. Menggerakkan partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
  3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan desa.
  4. Membantu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
  5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mendukung pembangunan desa.

B. Fungsi LPM

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPM memiliki fungsi:

  1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  2. Menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa serta partisipasi masyarakat.
  3. Menggerakkan swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.
  4. Membantu menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif.
  5. Mendorong pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan.
  6. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya masyarakat.
  7. Memperkuat persatuan, kesatuan, dan kebersamaan masyarakat.

5. Peran LPM dalam Pembangunan Desa

LPM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Desa Batuan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Peran tersebut diwujudkan dengan menghimpun aspirasi, memberikan masukan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, LPM turut mendorong pemanfaatan potensi lokal, penguatan budaya gotong royong, serta kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum dan hasil pembangunan desa.

Melalui peran tersebut, pembangunan desa diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

6. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPM Desa Batuan memiliki susunan kepengurusan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, struktur kepengurusan LPM terdiri atas:

  1. Ketua.
  2. Sekretaris.
  3. Bendahara.
  4. Bidang atau seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Susunan kepengurusan LPM Desa Batuan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kegiatan LPM Desa Batuan

Dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, LPM Desa Batuan berperan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

  1. Menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan.
  2. Mendukung kegiatan musyawarah dan perencanaan pembangunan desa.
  3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
  4. Menggerakkan kegiatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
  5. Mendukung pemeliharaan fasilitas umum dan hasil pembangunan desa.
  6. Mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal.
  7. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, banjar, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
  8. Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Penutup

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Batuan merupakan mitra Pemerintah Desa yang memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam pembangunan.

Melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara LPM, Pemerintah Desa, serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan pembangunan Desa Batuan dapat terlaksana secara partisipatif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Galeri Kegiatan

Transparansi Anggaran Desa

Informasi anggaran desa ditampilkan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami.

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.363.619.546 Rp 4.988.269.763
87.48%
Belanja
Rp 3.985.989.864 Rp 5.489.368.392
72.61%
Pembiayaan
Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
100%

APBDes 2026 Pendapatan

PAD (Pendapatan Asli Desa)
Rp 37.039.063 Rp 37.039.063
100%
ADD (Alokasi Dana Desa)
Rp 992.486.400 Rp 1.225.129.000
81.01%
Dana Desa
Rp 373.456.000 Rp 373.456.000
100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 2.715.003.701 Rp 2.880.543.000
94.25%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0 Rp 200.000.000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 215.100.000 Rp 241.800.000
88.96%
PLL Pendapatan Lain - lain
Rp 30.534.382 Rp 30.302.700
100.76%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 1.738.283.130 Rp 2.194.201.083
79.22%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.135.030.187 Rp 1.787.738.436
63.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.060.150.876 Rp 1.386.918.873
76.44%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 40.525.671 Rp 100.510.000
40.32%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
Rp 12.000.000 Rp 20.000.000
60%

Situs Terkait

Layanan dan informasi instansi pemerintah lainnya.

Hotline Desa