Dasar Hukum

A. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan koperasi, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
  4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

B. Legalitas Koperasi

Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, Koperasi Desa Merah Putih Desa Batuan telah dilengkapi dengan dokumen legalitas sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan, meliputi:

  1. Akta Pendirian Koperasi.
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dokumen-dokumen legalitas tersebut menjadi dasar administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha koperasi.

C. Dokumen Legalitas

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, dokumen legalitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Batuan dapat dilihat melalui lampiran berikut:

  • Akta Pendirian Koperasi
  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Transparansi Anggaran Desa

Informasi anggaran desa ditampilkan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami.

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.363.619.546 Rp 4.988.269.763
87.48%
Belanja
Rp 3.985.989.864 Rp 5.489.368.392
72.61%
Pembiayaan
Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
100%

APBDes 2026 Pendapatan

PAD (Pendapatan Asli Desa)
Rp 37.039.063 Rp 37.039.063
100%
ADD (Alokasi Dana Desa)
Rp 992.486.400 Rp 1.225.129.000
81.01%
Dana Desa
Rp 373.456.000 Rp 373.456.000
100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 2.715.003.701 Rp 2.880.543.000
94.25%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0 Rp 200.000.000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 215.100.000 Rp 241.800.000
88.96%
PLL Pendapatan Lain - lain
Rp 30.534.382 Rp 30.302.700
100.76%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 1.738.283.130 Rp 2.194.201.083
79.22%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.135.030.187 Rp 1.787.738.436
63.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.060.150.876 Rp 1.386.918.873
76.44%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 40.525.671 Rp 100.510.000
40.32%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
Rp 12.000.000 Rp 20.000.000
60%

Situs Terkait

Layanan dan informasi instansi pemerintah lainnya.

Hotline Desa