Dasar Hukum
A. Dasar Hukum
Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan koperasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
B. Legalitas Koperasi
Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, Koperasi Desa Merah Putih Desa Batuan telah dilengkapi dengan dokumen legalitas sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan, meliputi:
- Akta Pendirian Koperasi.
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dokumen-dokumen legalitas tersebut menjadi dasar administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha koperasi.
C. Dokumen Legalitas
Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, dokumen legalitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Batuan dapat dilihat melalui lampiran berikut:
- Akta Pendirian Koperasi
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)




